Jakarta, Pikiran.id – Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka menuai sorotan tajam. Banyak pihak menilai langkah ini tak hanya janggal, tetapi juga memicu spekulasi tentang motif di balik waktu pengumumannya.

Pengamat intelijen Connie Rahakundini menyatakan keheranannya atas pengumuman yang dilakukan sehari sebelum Natal, yaitu pada 24 Desember 2024. Menurutnya, momen tersebut terasa tidak lazim untuk kasus yang dianggap kurang jelas.

“Buat saya ini aneh. Seolah kasusnya begitu mendesak sampai harus diumumkan di malam Natal,” ungkap Connie dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @connierahakundinibakrie.

Sorotan atas Kasus Kakak-Adik dan Airlangga

Dalam kritiknya, Connie membandingkan kasus Hasto dengan sejumlah kasus besar lain yang dinilainya layak mendapat perhatian serupa dari KPK. Ia menyebut kasus dugaan pencucian uang yang melibatkan “kakak dan adik” sebagai contoh. Meski tidak menyebut nama, kasus ini kerap menjadi perbincangan publik dalam beberapa waktu terakhir.

“Kalau semangat mengusut seperti ini diterapkan ke semua kasus besar, mungkin akan banyak perubahan signifikan,” kata Connie.

Connie juga menyebut nama-nama seperti Airlangga Hartarto dan Harvey Moeis, meminta KPK untuk menunjukkan kegigihan yang sama dalam mengungkap keterlibatan mereka.

Momentum atau Pengalihan Isu?

Waktu pengumuman status tersangka Hasto pun memunculkan spekulasi. Beberapa pihak menilai langkah ini tak lepas dari strategi KPK untuk memanfaatkan momentum libur panjang. Namun, ada pula yang menuding keputusan ini sebagai bentuk pengalihan isu dari kasus lain yang lebih besar.

Di sisi lain, KPK melalui juru bicaranya menegaskan bahwa pengumuman tersebut murni berdasarkan perkembangan penyidikan. “Kami bekerja sesuai prosedur dan waktu yang diperlukan dalam proses hukum,” ujar perwakilan KPK.

Meski demikian, kritik tetap mengalir deras. Pengamat hukum dan politik menilai, pengumuman di momen seperti ini justru berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap independensi KPK.

Harapan Akan Transparansi

Kasus ini menjadi ujian besar bagi KPK dalam membuktikan komitmennya untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Publik kini menanti langkah lanjutan, terutama dalam menangani kasus-kasus besar yang selama ini dinilai “lamban” diselesaikan.

“Harapan saya sederhana, KPK bekerja dengan konsisten, tidak hanya memilih kasus tertentu saja,” tutup Connie.

Masyarakat pun berharap semangat yang sama akan diterapkan untuk mengusut berbagai kasus korupsi besar yang telah lama menjadi perhatian publik.(*)